Sebetulnya Bagaimana Tata Cara Pernikahan Secara Undang-Undang?

0
309

Setiap Negara memiliki aturannya sendiri-sendiri dalam menjalankan segala bidang kehidupannya, dan itu pasti. Umumnya suatu pemerintah menerapkan aturan-aturannya atas dasar latar belakang dan sejarah bangsa yang dalam waktu lama telah dijadikan kebiasaan oleh masyarakatnya. Sehingga menimbulkan kesepakatan yang sama-sama menguntungkan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Pernikahan sangatlah dekat dengan ajaran agama manapun, maknanya juga berbeda-beda dengan latar belakang yang beragam. Namun semuanya memiliki satu tujuan yaitu mencari pasangan hidup untuk berumah tangga. Lebih lagi menurut undang-undang, pernikahan dibutuhkan sebagai indentitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Seseorang yang tidak menikah pada usianya yang sudah cukup, akan dipandang tidak normal dan misterius.

Di Indonesia, hukum perkawinan atau pernikahan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum perkawinan ini menggantikan hukum perkawinan yang sudah terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut Burgelijk Wetboek dalam Statsblad 1917 Nomor 129.

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Menurut undang-undang perkawinan juga dikatakan, “Bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya masing-masing.”

Semua penganut agama manapun akan diakui oleh Negara apabila mematuhi Undang-Undang yang ada. Sedangkan menurut ajaran agamanya akan dianggap tidak sah apabila melanggar ketentuan yang tertulis. Untuk perkawinan bagi mereka yang beragama Islam akan dilakukan oleh wali pengantin wanita atau ayah kandung, di satu pihak dan pengantin pria di lain pihak, dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama, yang kemudian dilakukan pencatatan dikantor KUA tersebut. Bagi yang beragama Kristen perkawinan akan dilakukan dihadapan pendeta dari gerejanya. Setelah itu, barulah pencatatan perkawinan dilakukan di kantor catatan sipil di setiap kabupaten/kotamadya.

Selain menurut ajaran Islam dan Kristen, agama lainnya juga menetapkan tata cara menikah namun tetap memerlukan pengakuan dari KUA atau pemerintah. Akta perkawinan nantinya akan ditandatangani oleh kedua mempelai, berikut 2 orang saksi, pegawai pencatat, dan khusus bagi yang beragama Islam, dengan wali nikah atau yang mewakilinya, kemudian masing-masing suami-istri mendapatkan salinannya sebagai bukti berkeluarga.

Sementara itu syarat-syarat pernikahan atau perkawinan yang wajib disanggupi menurut Undang-Undang Negara ini adalah berikut;

  • Perkawinan wajib didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai atau pengantin.
  • Calon pengantin dari pihak pria harus sudah mencapai usia 19 tahun, sementara pihak wanita harus berumur minimal 16 tahun.
  • Setiap orang yang belum mencapai 21 tahun dapat melangsungkan pernikahan atau perkawinan jika pengadilan telah memberikan ijin berdasarkan permintaan orang yang bersangkutan. Namun apabila tidak mendapatkan ijin dari pengadilan, maka perkawinan harus mendapat ijin dari orangtua atau wali yang bersangkutan.
  • Mereka yang beragama Islam, harus ada calon istri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul atau permintaan pihak pria dan penerimaan pihak wanita.

Di Indonesia perkawinan yang dilangsungkan antara calon suami dan calon istri yang berbeda agama atau calon suami dan calon isteri akan tidak diakui oleh Negara. Disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1995, “Bahwa terdapat 6 agama yang dianut di Indonesia, antara lain Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan konghucu, maka dalam beberapa kasus bilamana terjadi perkawinan tersebut, kantor catatan sipil menolak perkawinannya, sampai kepada salah satu pasangan calon suami atau isteri tersebut menundukan diri kepada agama pasangannya atau melakukan perkawinan di luar negeri yang kemudian baru dicatatkan di Indonesia.” Maka Sudah jelas kalau selain pernikahan antara dua pasangan berbeda agama, pernikahan antara seorang yang beragama tidak terdapat di Indonesia resmi tidak diakui Negara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here